_Jumat, 27 Maret 2009
JAKARTA [KANALPEMILU. NET] -- Fahri Hamzah menuduh, tindakan Yeni Rosa
Damayanti dari Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) yang akan
mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) yang berpoligami dituduh
sudah tidak murni dan ditunggangi oleh kekuatan politik untuk
menggembosi kekuatan politik lawannya. Fahri juga menilai bahwa urusan
poligami merupakan urusan domestik yang tidak ada kaitannya dengan
urusan negara.
Munculnya isu poligami yang dilakukan oleh beberapa caleg, dinilai oleh
Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan upaya /black campaigne/ menjelang
Pemilu legislatit 9 April nanti. "Ini merupakan kampanye hitam, karena
isu ini bukanlah hal yang substansial dan tidak ada hubungannya dengan
rakyat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.
Fahri juga menilai bahwa kemunculan isu ini merupakan upaya Yeni Rosa
Damayanti selaku koordinator SPI untuk melakukan penggembosan terhadap
kekuatan politik PKS menjelang Pemilu 2009. Sebagai informasi, Yeni Rosa
Damayanti juga pernah meminta kepada salah seorang caleg PKS Rama
Pratama untuk menghilangkan kebiasaan poligami di jajaran petinggi
partainya. Beberapa petinggi partai ini seperti Presiden PKS Tifatul
Sembiring dan Sekjen PKS Anis Matta LC juga melakukan poligami.
Fahri mempersilahkan Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) yang
dikoordinatori oleh Yeni atau pun masyarakat umum untuk menguji dan
berdebat soal kapasitas dan visi politik partainya. "Kalau mau berdebat
dengan kami, silahkan saja yang penting menyangkut soal-soal yang lebih
sustansif seperti kesejahteraan ekonomi. Dan bukan soal poligami,"
katanya.(*Leli Qumarulaeli* )
Comments
Fraksi-PKS Online: Hidayat Nur Wahid jadi kandidat calon wakil presiden? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa diremehkan kekuatannya. Karena itu, jika meraih 20% kursi di parlemen, mereka akan mengajukan calon presiden sendiri.
Zulkieflimansyah, anggota DPR dari PKS mendukung sikap Hidayat yang tegas menyatakan bahwa wacana yang menduetkan dirinya sebagai kandidat cawapres dari partai lain telah merendahkan partainya. "Sebagai kader PKS, wajar kami tidak mau dinomorduakan. Kami optimistis PKS bisa meraih 20% kursi di parlemen,'' kata dosen Pasca Sarjana FEUI itu.
Zul dan Hidayat sependapat bahwa Pemilu Legislatif belum dimulai, tapi PKS sudah divonis hanya layak menyodorkan cawapres. "Hal ini tidak elok. Bisa saja justru PKS yang meraih 20% suara," kata mantan calon gubernur Banten itu.
Hidayat sendiri tak menunjuk langsung pihak yang ditudingnya telah merendahkan PKS. Sebab, wacana tentang duet Hidayat dengan Jusuf Kalla, yang disokong para pengurus daerah Partai Golkar sebagai calon presiden, juga didukung Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.
Anis mengatakan pasangan Kalla-Hidayat memenuhi kriteria yang dipakai PKS, karena merupakan kombinasi tokoh asal Jawa dan luar Jawa. Keduanya juga dianggap pas sebagai simbol tokoh beraliran nasionalis dan Islam. "Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu," ujarnya.
Menurut Anis, duet Kalla-Hidayat akan menjadi pasangan tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono. "Kedua pasangan akan sama-sama kuat."
Dalam hal ini, Zulkieflimansyah yakin Hidayat bakal menjadi capres PKS jika parpol ini meraih 20% kursi parlemen. "Kami di PKS melihat Hidayat kandidat terkuat, meski bisa saja PKS secara kolektif mengajukan nama lain," tutur doktor ilmu ekonomi lulusan Glasgow, Inggris itu.
Zul mendorong agar semua kader PKS menolak jika PKS dinomorduakan, alias jadi cawapres belaka. Wacana menjadikan PKS sebagai nomor dua itu dikhawatirkan menimbulkan demoralisasi spirit kader PKS untuk maju dan menang. Sebagaimana Hidayat, Zul menilai gagasan menduetkan dirinya dengan Kalla hanyalah usulan pribadi, dan bukan sikap resmi partai. Bahkan, nama Hidayat juga kerap disandingkan dengan para calon presiden seperti Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.
Zul yang Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu sering menegaskan partainya akan mengajukan Hidayat sebagai capres bila perolehan suara pemilu lebih dari 20%. "Ada beberapa hal yang harus dikaji dari opsi-opsi yang ada," katanya tentang kemungkinan lain yang akan ditempuh PKS.
Kalangan PKS menyatakan, Wapres JK pun harus lolos dari fit and proper test jika ingin meminang kader PKS sebagai cawapresnya. Artinya, tak mudah jadi capres PKS. "Begitu kiranya dan harap maklum," kata Zul. [I4]
JAKARTA--Sejak Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapuskan pada tahun 1998. Dunia pers dan media mengalami 'euphoria eksploitasi seksualitas' yang sangat memprihatinkan. Orang dengan sangat mudah dan murah dapat menikmati tayangan berbau pornografi .
Hanya dengan sepuluh ribu rupiah, didapat tiga keping vcd porno di pinggiran jalan. Pose-pose telanjang dan hampir telanjang sangat jelas terpampang di tabloid-tabloid dan majalah-majalah di pinggiran jalan. Acara televisi edisi malam pun 'makin panas'. Dikemas dengan berbagai format: investigasi, komedi nakal, film-film syur dan talk show.
Keprihatinan itu ditambah lagi dengan pornoaksi yang tak kalah dahsyatnya. Mencuatlah goyang-goyang erotis yang aduhai. Ada goyang ngebor, goyang patah-patah, goyang gergaji dan entah goyang apa lagi. Atas keprihatinan itu, pantas saja Indonesia disemati sebagai Negeri Full Pornografi. Maka sinyalemen Indonesia sebagai negeri terporno nomor dua setelah Rusia tak sepenuhnya salah.
Berangkat dari keprihatinan yang sangat mendalam, anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan :
1. Mendukung penuh agar RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) segera disahkan sebagai undang-undang. Selain itu, FPKS akan mengawal dan mengawasi proses pengesahan RUU APP ini. Demikian pula dalam implementasinya.
2. Bahwa FPKS sangat respek terhadap Pansus RUU APP, di mana mayoritas setuju atas adanya RUU APP.
3. Agar semua pihak, baik yang pro dan yang kontra, menyadari betul akan dampak negatif dari maraknya pornografi dan pornoaksi. Faktanya, tak sedikit tindakan kriminalitas seksual, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terjadi setelah pelakunya membaca, melihat dan menonton hal-hal yang berbau porno. Selain itu, pornografi dan pronoaksi dapat memicu maraknya seks bebas, perselingkuhan, pelacuran, aborsi dan dampak lainnya, yang semuanya itu akan melecehkan dan merendahkan martabat manusia Indonesia yang religius.
4. Bahwa meskipun sudah ada UU yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi ini, seperti KUHP Pasal 281, 282, 283, UU Perlindungan Anak dan peraturan lainnya, tapi dengan makin maraknya pornografi dan pornoaksi, peraturan-peraturan di atas belum dianggap cukup dan tegas. Maka, RUU APP akan menjadi payung hukum yang sangat kuat.
5. Bahwa FPKS memahami kekhawatiran sebagian kalangan jika RUU APP ini disahkan maka akan memasung kebebasan berekspresi, meng-kriminalkan perempuan, intervensi negara ke ruang privat dan alasan lainnya. Kendati demikian, FPKS mengajak semua pihak untuk menghormati proses demokrasi di negeri ini, dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan bangsa Indonesia yang religius harus dilindungi dari dampak pornografi dan pornoaksi. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikesampingkan demi mengakomodasi segelintir kalangan saja.
6. Bahwa patut diwaspadai motif ideologi di balik penolakan pornografi dan pornoaksi ini, yakni penyebaran pemahaman dan tingkah laku liberal di negeri yang mayoritas Muslim. Faktanya, prinsip liberalisme menuai pil pahit. Tingginya aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, hancurnya rumah tangga dan dampak lainnya.
7. Bahwa RUU APP ini ke depannya ada kekurangan adalah manusiawi. Karenanya, perbaikan-perbaikan bukan hal yang dinafikan, demi kemaslahatan bersama, tanpa membedakan agama dan suku.
CP: Drs. DH. AlYusni (Ketua Poksi VIII FPKS)
Hp: 08129177376
Liat itu yg gw bold diatas,,, Russia yg negeri terporno nomor 1 aja maju, jadi nggak ada hubungannya kan???