Pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta

b0y2oo6

Kenapa sih anggota DPR dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta terkesan diperlambat apa karena nggak menghasilkan duit buat anggota DPR, padahal tepat tanggal 8 oktober Jabatan Sultan HB sebagai gubernur sudah habis!

kalau menurut teman2 gimana?

alamsemesta

RUU DIY Yogyakarta masih jadi polemik karena dalam RUU yang diajukan pemerintah dan sedang dibahas oleh Komisi II DPR, ada pemisahan antara Sultan Yogyakarta dan Gubernur Yogyakarta. Raja tetap Sultan Hamengkubuwono X sedangkan gubernur dipilih lewat PILKADA.

Tapi, yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Yogyakarta dan Sultan sendiri, Sultan Yogyakarta adalah Gubernur Yogyakarta.

Kalau pendapat gua sendiri, ngeliat dari sejarahnya, gua setuju ama Sultan Yogyakarta. Apa artinya Daerah Istimewa kalo pada prakteknya, sama aja seperti propinsi yang lain??? Toh, selama ini Yogyakarta tidak mbalelo kok dan masih salah satu propinsi Indonesia, kan???

Oscar rr

Hai...
duh membahas masal ini sebenarnya nggak mudah...banyak faktor dari aspek sosiologis,yuridis dan filosofis yang terkait...

aspek sosiologis masyarakat yang mayoritas adalah abdi kesultanan berdasarkan ajaran turun temurun...menjadikan sultan sebagai satrio piningit dimana keberadaan sultan dianggap mensejahterakan rakya yogya...

aspek Yuridis, ada hukum kebiasaan dalam adat jawa yang menempatkan pemimpin sebagai pandito (panutan) maka dibutuhkan orang yang masih keturunan para kesatria yang dipercaya memberikan kebijaksanaan dalam memimpin...serta kewajiban abdi mengikuti patuh dan tunduk pada sultannya...

aspek filosofis, budaya jawa yang memposisikan raja sebagai sentral kekuasaan memberikan sudut pandang bahwa apabila rakyat jawa khususnya yogya tanpa sultan sebagai pimpinan tertinggi (Daulat Gusti) maka akan terjadi ketidak seimbangan kosmis yang selama ini di harmonisasikan dalam lingkungan manusia dengan alam sekitarnya...

b0y2oo6

alamsemesta wrote:

RUU DIY Yogyakarta masih jadi polemik karena dalam RUU yang diajukan pemerintah dan sedang dibahas oleh Komisi II DPR, ada pemisahan antara Sultan Yogyakarta dan Gubernur Yogyakarta. Raja tetap Sultan Hamengkubuwono X sedangkan gubernur dipilih lewat PILKADA.

Tapi, yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Yogyakarta dan Sultan sendiri, Sultan Yogyakarta adalah Gubernur Yogyakarta.

Kalau pendapat gua sendiri, ngeliat dari sejarahnya, gua setuju ama Sultan Yogyakarta. Apa artinya Daerah Istimewa kalo pada prakteknya, sama aja seperti propinsi yang lain??? Toh, selama ini Yogyakarta tidak mbalelo kok dan masih salah satu propinsi Indonesia, kan???

Yupp ada beberapa orang yang mengatakan kalau kita tetap memilih sultan sebagai gubernur itu artinya sama saja membatasi hak sultan untuk ikut berpolitik dalam skala nasional, karena jelas di dalam UU 1945 kebebasan berpolitik setiap warga negara dilindungi, trus gimana dong?

b0y2oo6

Oscar rr wrote:

Hai...
duh membahas masal ini sebenarnya nggak mudah...banyak faktor dari aspek sosiologis,yuridis dan filosofis yang terkait...

aspek sosiologis masyarakat yang mayoritas adalah abdi kesultanan berdasarkan ajaran turun temurun...menjadikan sultan sebagai satrio piningit dimana keberadaan sultan dianggap mensejahterakan rakya yogya...

aspek Yuridis, ada hukum kebiasaan dalam adat jawa yang menempatkan pemimpin sebagai pandito (panutan) maka dibutuhkan orang yang masih keturunan para kesatria yang dipercaya memberikan kebijaksanaan dalam memimpin...serta kewajiban abdi mengikuti patuh dan tunduk pada sultannya...

aspek filosofis, budaya jawa yang memposisikan raja sebagai sentral kekuasaan memberikan sudut pandang bahwa apabila rakyat jawa khususnya yogya tanpa sultan sebagai pimpinan tertinggi (Daulat Gusti) maka akan terjadi ketidak seimbangan kosmis yang selama ini di harmonisasikan dalam lingkungan manusia dengan alam sekitarnya...

Nah itu dia, sebenarnya jauh2 hari sultan sudah mengatakan tidak mau lagi menjadi gubernur katanya supaya pemerintah lebih perhatian ama nasib keistimewaan yogyakarta yang terkesan kurang, padahal dahulu yogyakakartalah yang pertama kali menyatakan bergabung dengan NKRI. seharusnya bukti ini yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk melihat keistimewaan yogyakarta. Kasihan Pak Sultan beliau serba salah, mau menolak sebagai gubernur rakyat terus memintanya, tapi mau menerima belum ada dasar hukum yang jelas akan hal ini, sebab bagaimanapun juga yogyakarta adalah salah satu propinsi di indonesia.

Oscar rr

Itulah Indonesia...
Budaya sungkan dan malu berbicara...monggo,enggeh...pareng, dalem...
yah seharusnya coba untuk berterus terang dan berani lebih terbuka itu baik...

Sultan memposisikan dirinya memang serba salah...tetapi Sultan telah benar bersikap...ini menyangkut kepercayaan rakyat nantinya apabila nantinya Sultan tidak lagi menjabat menjadi Gubernur...

b0y2oo6

Oscar rr wrote:

Itulah Indonesia...
Budaya sungkan dan malu berbicara...monggo,enggeh...pareng, dalem...
yah seharusnya coba untuk berterus terang dan berani lebih terbuka itu baik...

Sultan memposisikan dirinya memang serba salah...tetapi Sultan telah benar bersikap...ini menyangkut kepercayaan rakyat nantinya apabila nantinya Sultan tidak lagi menjabat menjadi Gubernur...

tapi jujur gw takut banget kalau memang benar terjadi sultan nggak jadi gubernur yogyakarta, apa yang akan terjadi dengan kraton, kebudayaan yogya, apakah akan masih tetap lestari, karena selama ini sultan lah yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan kebudayaan yogya!

Anonymous

b0y2oo6 wrote:

Kenapa sih anggota DPR dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta terkesan diperlambat apa karena nggak menghasilkan duit buat anggota DPR, padahal tepat tanggal 8 oktober Jabatan Sultan HB sebagai gubernur sudah habis!

kalau menurut teman2 gimana?

Setahu Gw, banyak pro dan kontra yang sedang terjadi.
Dimana pemerintah pusat menginginkan adanya perubahan struktur kepemerintahan di Jogya yang akan dijadikan Monarkhi Konstitusional.
Dimana nantinya Sultan akan seperti Raja dan Ratu Inggris.
Pilkada nantinya akan diadakan di Jogja, dan sultan akan menjadi semacam "Kepala Negara" bukan merangkap sebagai "Kepala Pemerintahan" juga.
Itu yang Gw tangkap dari penjelasan JuBir Presiden - Andi Malarangeng.
Hehhe...

Cheers,


Terry

Oscar rr

Budaya itu ada dan berkembang bukan hanya karena Sultan...
Kebudayaan akan selalu bertahan sejauh tidak ada kontaminasi langsung ekses luar terhadap budaya keraton...
masalah hilangnya kekuasaan Sultan sebagai gubernur sejauh ini hanya di luar kesultanan dan sebagai bagian pemerintahan pusat ini tidak berpengaruh terhadap budaya...

Budaya akan selalu ada selama masyrakat membudayakan budaya tersebut...yah harus juga di pahami setiap kebudayaan ada pasang dan surut...bahkan akan hilang...

contoh...kesultanan Surakarta yang sudah kehilangan Pamor...Kesultanan Bone...Kesultanan Tidore...dll...

b0y2oo6

Terry Sie wrote:

b0y2oo6 wrote:

Kenapa sih anggota DPR dalam pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta terkesan diperlambat apa karena nggak menghasilkan duit buat anggota DPR, padahal tepat tanggal 8 oktober Jabatan Sultan HB sebagai gubernur sudah habis!

kalau menurut teman2 gimana?

Setahu Gw, banyak pro dan kontra yang sedang terjadi.
Dimana pemerintah pusat menginginkan adanya perubahan struktur kepemerintahan di Jogya yang akan dijadikan Monarkhi Konstitusional.
Dimana nantinya Sultan akan seperti Raja dan Ratu Inggris.
Pilkada nantinya akan diadakan di Jogja, dan sultan akan menjadi semacam "Kepala Negara" bukan merangkap sebagai "Kepala Pemerintahan" juga.
Itu yang Gw tangkap dari penjelasan JuBir Presiden - Andi Malarangeng.
Hehhe...

Cheers,


Terry

Iya meski gw nggak denger langsung dari beliau tapi sempet baca penolakan dari sultan akan hal ini, sebab kata sultan dari dulu yogya itu tidak bersifat monarki absolut atau apa, sebab selama bertahun sultan dipilih dalam rapat DPRD Yogya yang waktu itu dianggap demokrasi karena belum ada pemilihan langsung, tapi kalau sekarang kan beda.
trus pilkadanya kapan aja kita masih belum tahu, malah sekarang DPR lagi sibuk2nya membahas RUU Mahkamah Agung!