Masyarakat Indonesia dan Terorisme

Anonymous

Masyarakat Indonesia dan Terorisme

Jakarta, Kompas - Masyarakat Indonesia dinilai masih permisif dalam menyikapi aksiaksi terorisme yang terjadi di Tanah Air, termasuk juga bersikap permisif terhadap para aktor atau kelompok yang diduga menjadi pendukung para pelaku teror.

Akibatnya, para pelaku teror bisa dengan mudah mendapatkan perlindungan. Sampai-sampai pentolan teroris semacam Noordin M Top dan lainnya dapat menikah dan punya keturunan semasa pelarian mereka.

Kritik itu dilontarkan Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Teroris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai, Senin (27/7).

”Memang, ada sebagian kelompok masyarakat kita yang sangat permisif terhadap para teroris dan ideologi mereka. Akibatnya, para teroris itu bisa mendapat tempat berlindung yang nyaman. Lihat saja Noordin M Top, malah bisa menikah. Itu, kan, perlindungan paling aman, dari keluarga,” ujar Mbai.

Sikap permisif semacam itu, menurut Mbai, tidak terjadi di negara lain, termasuk Malaysia. Ketika gembong teroris Dr Azahari ditetapkan sebagai buronan, keluarganya harus berpindah-pindah tempat karena tidak diterima oleh lingkungan setempat.

Selain itu, Mbai juga menilai ideologi teroris dapat diterima dan tumbuh subur di Indonesia karena belum adanya aturan hukum yang kuat dan mampu mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal.

Aturan atau payung hukum yang dibutuhkan, terkait kerja intelijen atau penanganan hukumnya, seharusnya bisa mendukung penanganan terorisme sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa pula.

”Seperti di Perancis, para teroris bisa ditahan sampai lama. Kenapa begitu? Mereka itu, kan, organisasi bawah tanah, tidak gampang diungkap. Aparat perlu waktu cukup mengembangkan sehingga polisi dan intelijen bisa leluasa bekerja dan saling bekerja sama,” ujar Mbai.

Ia menyarankan perlunya amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan memasukkan beberapa pasal tambahan untuk memperkuat dan menunjang peran dan kewenangan aparat, seperti intelijen.

”Tidak perlu membuat undang-undang baru karena proses legislasi di negara kita rumit dan lama. Tinggal tambahi pasal pendukung saja. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengetahui siapa tetangga mereka. Giatkan kerja RT dan RW untuk mengenal kondisi lingkungan,” ujar Mbai.

Ego sektoral

Dosen hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengingatkan pentingnya penguatan kelembagaan intelijen, antara lain dengan menghapus ego sektoral.

Sebetulnya banyak departemen dan lembaga negara yang memiliki mekanisme dan aparat intelijen, seperti Departemen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan keimigrasian. Namun, semua potensi itu belum terintegrasi dengan baik.

Edy menilai masyarakat sebetulnya tetap punya kepedulian terhadap aksi-aksi terorisme walaupun mungkin masih sebatas ketika peristiwa peledakan bom terjadi. Selebihnya, mereka adalah masyarakat awam yang masih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pokok lainnya.

”Jadi, persoalannya jauh lebih kompleks. Akibat masalah ekonomi, masyarakat miskin memang bisa dengan mudah dipengaruhi ideologi kekerasan teroris,” ujar Edy.

Kesejahteraan ekonomi

Terkait itu, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengingatkan, upaya pencegahan aksi-aksi terorisme tak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi.

Selama ini, kesenjangan dan ketimpangan kesejahteraan ekonomi di kalangan umat Islam dunia menjadi salah satu pemicu munculnya sikap radikal dan terorisme. Ironisnya, kesenjangan kesejahteraan ekonomi juga terjadi di antara negara-negara Islam sendiri. Inilah tantangan utama umat Islam dunia.

Kalla menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam seminar ”The Islamic World and the Future of World Civilizations” yang diselenggarakan oleh Kepemimpinan Masyarakat Islam Dunia (World Islamic People's Leadership) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin.

”Teror bom yang terjadi pada 17 Juli lalu selalu dihubungkan dengan teror bom yang terjadi di negara-negara seperti Afganistan, Irak, dan Sudan. Bom-bom itu selalu 'diatasnamakan kelompok Islam'. Aksi teror seperti itu salah satunya terjadi akibat kesenjangan kesejahteraan di dunia Islam,” ungkap Kalla.

Identifikasi

Penyebab lain sulitnya memadamkan gerakan terorisme adalah karut-marutnya administrasi kependudukan sehingga memungkinkan orang membuat identitas palsu.

Terkait masalah itu, Departemen Dalam Negeri menjanjikan akan menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang salah satunya memuat nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional pada tahun 2011.

Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, Senin, mengatakan, apabila sistem itu sudah diimplementasikan secara nasional, setiap orang akan mempunyai NIK tunggal. NIK tersebut akan menjadi basis data penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan identitas lainnya.

Saut juga mengatakan, dengan adanya sistem itu, semua instansi pemerintah harus menggunakan data penduduk tersebut.

”Nanti akan ada sistem pendataan sidik jari yang bisa mengungkapkan semua data diri seseorang,” paparnya. (DWA/SIE/HAR)

SonicBoy89

Smoga tak akan ada lagi peristiwa bom yg membuat indonesia kembali terluka..

boyzkewl

sedih dh bacanya,masa' yg disalahin masyarakat lg.perkara menikah,itu hak siapa aja kan.copet,maling,jambret,rampok,merit jg kok.blm tntu masyarakat tw kgiatan mrka,gk ada kan yg keterangan pekerjaannya di ktp sbgai copet or even teroris.bknnya ngebela teroris,tp kalo dikit2 yg dsalahin masyarakat,capek jg.mungkin dah ada anggota masyarakat yg coba nglapor k pihak berwenang mngenai gerakan2 mncurigakan tp gda tanggepan,lama2 yg muncul sikap apatis,bukan permisif menurut gw.qt punya intelijen yg handal kan,prcobaan pembunuhan sby aja bs dcegah,nah skrg yg perlu ditanyakan,knp bom kuningan bs kcolongan,itu aja.

dianidiani

Kenapa bisa kecolongan bom kuningan? Ya karena sikap masyarakatnya yg permisif.

boyzkewl

dari prnyataan tsb sbnrnya ada bnyk bgt yg hrz dtanggepin.kyk urusan ksenjangan.Di dunia,apa cm umat islam aja yg dihimpit prmasalahan ekonomi?ini prnyataan dari pikiran yg dah trjebak.kasus pemboman,dilakukan siapa aja lho.di indonesia bhkan didunia,yg disorot islamnya,tanpa ngliat dgn objektif sjarah pemboman di dunia n indonesia.pnah ada kasus bom di istiqlal kan,apa dunk motifnya.penyerangan amerika ke irak dah dcurigai brmotif pnguasaan sumberdaya alam crude oil brbungkus demokrasi.kalo emank para pelaku bom trhimpit ekonomi,darimn mrka bs beli bhan2 bom,darimn mrka dapet pngtahuan bikin bom?bom ikan?truz apa motif dari plaku lapangan tsb?kalo ada yg mencuciotak mrka,itu yg hrz diusut.siapa yg mendanai.truz,masalah payung hukum gk bs menangkal gerakan radikal,masa sich?tmen2 yg ngerti hukum,ada masukan?gerah nich,he2.

boyzkewl

dianidiani wrote:

Kenapa bisa kecolongan bom kuningan? Ya karena sikap masyarakatnya yg permisif.

gni ya,ambil contoh kecil,copet.pnah nntn liputan pnangkapannya?keluarga yg ada 1 anggotanya copet,bkal meraung2 gk rela kan kalo si copet diciduk polisi.itu bukti bhwa polisipun tetep bs nangkep si copet walo keluarganya trkesan melindungi.knp bs ktangkep?krn pnyelidikan bukan?